Find Publications

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengalamai berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingganya pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini harus terus dilakukan mulai dari level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa sehingga kedepannya akan terwujud masyarakat desa yang sadar hukum yang akan meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian yang didapatkan dalam hal pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah berusaha untuk mengenali berbagai macam modus tindak pidana korupsi yang ada didesa, meningkatkan capasity building para perangkat desa serta penguatan kapasitas pendamping desa.

Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak

Association of Physical Activity and Dietary Patterns with Adults Abdominal Obesity in Gorontalo Regency, Indonesia: Across-Sectional Study

Tinjauan Kinerja Simpang Tak Bersinyal Jl. AA Wahab, Jl. Sun Ismail, Dan Jl. Kh Hutu Badu Di Kabupaten Gorontalo

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Kinerja Simpang Tak Bersinyal Jl. A. A. Wahab, Jl. Sun Ismail, dan Jl. KH Hutu Badu" yang dianalisis menggunakan metode pedoman Jalan Indonesia 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja persimpangan tak bersinyal di Kabupaten Gorontalo berdasarkan data survei lapangan dan analisis perhitungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat arus lalu lintas tertinggi terjadi pada jam 17.00-18.00 WITA. Kinerja persimpangan dinilai dari beberapa indikator utama: nilai derajat kejenuhan (Dj) sebesar 0,501, yang masih lebih kecil dari batas maksimum 0,85; tundaan lalu lintas sebesar 5,86 detik, yang berada di bawah ambang batas 10 detik; dan nilai peluang antrian sebesar 17,92%, yang berada di bawah batas aman 35%. Kesimpulan dari analisis ini mengindikasikan bahwa kinerja persimpangan tersebut masih berada dalam kategori yang baik dan aman menurut pedoman yang berlaku.

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Problematics of State Civil Apparatus Productivity Towards Bureaucracy Streamliness

The phenomenon of problems faced in increasing the productivity of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia is closely related to the mismatch between the composition of positions and the competencies possessed by ASN. This is further exacerbated by efforts to simplify the bureaucracy that have not been fully supported by increasing the ability and mastery of technology, which has the potential to hinder efficiency in public services. This article aims to analyze and describe 1) How the match between the composition and competency of the State Civil Apparatus affects the productivity of the bureaucracy in Indonesia; and 2) evaluate the effectiveness of bureaucratic simplification and equalization of positions in increasing the efficiency of decision-making and matching the composition of ASN with the existing workload. The research method used is a qualitative method. The data analysis used is an interactive model analysis consisting of three analysis components, namely: 1) Data Reduction; 2) Data Presentation; 3) Data Verification and Conclusion Drawing. The results of the article show that: 1) the mismatch between the composition and competency of ASN is still a major challenge in increasing the productivity of the bureaucracy in Indonesia. Countries with efficient bureaucratic systems such as Singapore and Estonia show that ASN placement based on strict competency evaluation can optimize performance, even though the age of the ASN is older. Therefore, Indonesia needs to adopt a more comprehensive approach, such as a continuous training system that is tailored to the needs of specific sectors, to improve the quality of ASN and streamline the bureaucratic structure to achieve higher productivity; 2) bureaucratic simplification and job equalization can match the composition of ASN with the workload more efficiently, allowing for faster and more responsive decision-making. An early retirement scheme can be a solution to replace less adaptive ASN with a workforce that is better prepared to face the challenges of technology and organizational dynamics. However, the success of bureaucratic simplification depends on the competence of the remaining ASN, who must be ensured to have skills that match the demands of change and the needs of the organization.

Implikasi hukum akta hibah wasiat yang obyeknya milik pihak lain dan tanggung jawab notarisnya (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 559/PDT. G/2018/PN. SBY)

Empowering Citizens: Integrating Digital Citizenship Skills into Public Policy and Governance

This chapter examines the incorporation of digital citizenship competencies into public policy and governance, highlighting the necessity for responsible, ethical, and informed digital participation. It emphasizes essential elements—digital literacy, online safety, and digital collaboration—and their influence on civic engagement and democratic procedures. This chapter illustrates how governments, educational institutions, and communities may cultivate a culture of engaged digital citizenship through policy analysis, case studies, and pedagogical strategies. It addresses obstacles including misinformation, institutional opposition, and the digital divide, while promoting inclusive access, lifelong learning, and secure digital environments. The chapter analyzes emerging technology and changing civic behaviors, presenting a vision for policies that equip citizens for the future. Integrating digital competencies into public frameworks can enhance civic participation, socioeconomic justice, and democratic robustness in a more digital society.

Konsentrasi Logam Berat Kadmium (Cd) Dan Timbal (Pb) Pada Air, Sedimen Dan Ikan Nila (Oreochromis niloticus Linn.) Di Danau Limboto

Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences

Sosialisasi Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Desa Marisa Utara

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat Desa Marisa Utara dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan dan tepat guna. Sosialisasi dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan, pengelolaan anggaran desa, serta pemanfaatan sumber daya lokal dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran aktif mereka dalam pembangunan serta terbentuknya komitmen bersama untuk mendukung pembangunan yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisa hubungan antara nilai lendutan dengan modulus elastisitas perkerasan lentur akibat beban berlebih dengan metode Boussinesq

Pengujian lendutan perkerasan menggunakan alat Falling Weight Deflectometer merupakan pengujian yang telah digunakan secara luas diseluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan modulus elastis perkerasan lentur diprofil Flexible Pavement Systems (FPS) dengan metode Boussinesq. Lokasi pengujian pada penelitian ini adalah di ruas jalan Raya Ngelom Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini diperoleh persamaan modulus elastisitas setiap lapisan perkerasan yang memiliki korelasi yang baik terhadap nilai lendutan pengujian FWD. Persamaan model yang baik adalah model regresi power dengan nilai Y = 216.51x-1 dimana Y adalah modulus elastisitas perkerasan dan X adalah nilai lendutan perkerasan.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan.

Mahmuddin.(2018). Analisa Pengaruh Pendinginan Sel Surya Terhadap Daya Keluaran dan Efisiensi

Sosialisasi dan Pengenalan Forensik Engineering Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Teknik di Universitas Gorontalo

Forensik engineering merupakan bidang multidisiplin dalam teknik yang berperan penting dalam mengidentifikasi penyebab kegagalan struktur, infrastruktur, maupun sistem rekayasa. Namun demikian, pemahaman mahasiswa teknik terhadap konsep dan penerapan forensik engineering masih relatif terbatas, khususnya di lingkungan Universitas Gorontalo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa teknik melalui sosialisasi dan pengenalan forensik engineering sebagai bagian dari penguatan kapasitas akademik dan profesional. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi secara interaktif, diskusi studi kasus kegagalan struktur, serta evaluasi pemahaman peserta melalui kuesioner pre-test dan post-test. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gorontalo dari berbagai program studi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap konsep dasar, ruang lingkup, dan peran forensik engineering dalam dunia keteknikan. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya aspek keselamatan, etika profesi, dan tanggung jawab insinyur dalam praktik rekayasa. Dengan demikian, sosialisasi dan pengenalan forensik engineering terbukti efektif sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa teknik dan diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum maupun kegiatan akademik lanjutan di Universitas Gorontalo.

Blue Economy Potential Through Coastal Business Diversification as a Regional Development Strategy in Kabila Bone Subdistrict

The blue economy provides a development framework that seeks to generate economic value from marine and coastal resources while maintaining social inclusion and ecological sustainability. Kabila Bone Subdistrict in Bone Bolango Regency has substantial coastal potential, particularly in fisheries, marine ecotourism, seafood processing, and small-scale services. However, the utilization of these resources has not been fully optimized because coastal livelihoods remain strongly dependent on capture fisheries, while business innovation, community capacity, capital access, and inter-actor coordination remain limited. This study examines the relationship between blue economy potential and coastal business diversification as a regional development strategy in Kabila Bone Subdistrict and analyzes its implementation through product innovation, community training and empowerment, and multi-stakeholder collaboration. The study employed a qualitative case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation during January–February 2026 and involved eight informants representing the subdistrict government, coastal communities, fishers, local business actors, and marine tourism managers. The findings show that the development of whale shark ecotourism in Botubarani has become a major driver of coastal economic diversification. New activities include tourist boat rental, guiding services, coastal cuisine, souvenirs, seafood processing, and other marine-resource-based microenterprises. These activities have expanded household income opportunities, generated employment, and strengthened local economic resilience. Nevertheless, diversification remains uneven and is concentrated around tourism; seafood processing, aquaculture, and other sectors are still limited. Product innovation is mostly incremental, training programs are not consistently followed by mentoring, and collaboration among government, communities, and businesses remains largely informal. The study concludes that blue economy development can support sustainable regional development when diversification is accompanied by stronger institutional coordination, continuous capacity building, improved access to finance and technology, and more inclusive distribution of economic opportunities.

KONSEP METODOLOGI PENELITIAN Tahapan Komprehensif Penyusunan Skripsi

The Role of Local Government Policies in Reducing Extreme Poverty: A Case Study of Pinogaluman Subdistrict

TINJAUAN KARAKTERISTIK MARSHALL DENGAN PENGGANTIAN SEBAGIAN PASIR PADA LAPIS AUS AC-WC MENGGUNAKAN BOTTOM ASH

Pemakaian batu bara sebagai sumber energi menghasilkan residu berupa bottom ash yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian experimental di laboratorium yang bertujuan untuk meneliti efek penggunaan bottom ash sebagai pengganti agregat halus terhadap stabilitas, kelelehan, ronggaudara, rongga didalam agregat dan Marshall quotient dari campuran aspal beton. Penelitian ini menggunakan 50 benda uji yang terbagi kedalam 5 persentase penggantian agregat halus dengan bottom ash yakni 0%,5%,10%,15% dan 20% dengan kadar aspal 5,5%. Â Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa semua variasi memenuhi spek pengujian sesuai pada bina marga 2010 refisi III dengan persentase terbaik penggantian agregat halus dengan bottom ash adalah 10%.

Manajemen Bisnis

INDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KINERJA BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI PAGUYAMAN

This study aims to identify the factors that influence the performance of operational and maintenance costs in the DI irrigation network. Paguyaman. To achieve this goal, the researchers used a survey method by distributing questionnaires to a number of respondents who were involved in the implementation and monitoring of DI irrigation networks. Paguyaman. Data collection was carried out by way of a direct survey to the location and a list of questions in the questionnaire for primary data. As for the secondary data obtained from the literature and data from related agencies. Based on the results of the questionnaire from the respondents, a ranking was made of the causal factors that affect the performance of operational and maintenance costs in the DI irrigation network. Paguyaman. From the ranking results, there are 15 factors that are categorized as influential. The conclusions that can be drawn after statistical tests are that there are seven factors that influence the performance of operational costs and maintenance of irrigation networks in D.I Paguyaman. These factors are unexpected conditions and events (floods, earthquakes and others), general information and methods in carrying out operations and maintenance for field officers are inadequate, there is still a lack of responsibility for officers in carrying out irrigation operations and maintenance, changes in areas that encouraging the conversion of paddy fields to other users, the number of operational and maintenance officers is still lacking, the equipment is of poor quality and there is no training for P3A, and the most dominant factors affecting the performance of operational costs and maintenance of irrigation networks in D.I Paguyaman are conditions and events that unexpected events (floods, earthquakes, etc.).

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Loan To Deposit Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas dan Indeks Harga Saham Pada Industri Perbankan yan...

Soybean β-conglycinin constituent subunits: isolation, solubility and amino acid composition.

Tan spot of wheat in Pakistan.