Problematics of State Civil Apparatus Productivity Towards Bureaucracy Streamliness
The phenomenon of problems faced in increasing the productivity of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia is closely related to the mismatch between the composition of positions and the competencies possessed by ASN. This is further exacerbated by efforts to simplify the bureaucracy that have not been fully supported by increasing the ability and mastery of technology, which has the potential to hinder efficiency in public services. This article aims to analyze and describe 1) How the match between the composition and competency of the State Civil Apparatus affects the productivity of the bureaucracy in Indonesia; and 2) evaluate the effectiveness of bureaucratic simplification and equalization of positions in increasing the efficiency of decision-making and matching the composition of ASN with the existing workload. The research method used is a qualitative method. The data analysis used is an interactive model analysis consisting of three analysis components, namely: 1) Data Reduction; 2) Data Presentation; 3) Data Verification and Conclusion Drawing. The results of the article show that: 1) the mismatch between the composition and competency of ASN is still a major challenge in increasing the productivity of the bureaucracy in Indonesia. Countries with efficient bureaucratic systems such as Singapore and Estonia show that ASN placement based on strict competency evaluation can optimize performance, even though the age of the ASN is older. Therefore, Indonesia needs to adopt a more comprehensive approach, such as a continuous training system that is tailored to the needs of specific sectors, to improve the quality of ASN and streamline the bureaucratic structure to achieve higher productivity; 2) bureaucratic simplification and job equalization can match the composition of ASN with the workload more efficiently, allowing for faster and more responsive decision-making. An early retirement scheme can be a solution to replace less adaptive ASN with a workforce that is better prepared to face the challenges of technology and organizational dynamics. However, the success of bureaucratic simplification depends on the competence of the remaining ASN, who must be ensured to have skills that match the demands of change and the needs of the organization.
Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018
Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango
PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus: Desa Deme Dua Dan Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara)
Upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan skrining penyakit tidak menular di desa mongolato, kecamatan telaga
PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
Pelatihan desain konten branding menggunakan Canva untuk pelaku usaha pemula
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur:(Studi Kasus Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango)
ANALISIS HUKUM PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DI DESA DATAHU KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN …
Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana
Analisis perencanaan tebal perkerasan jalan pada ruas jalan Pinontoyonga menggunakan metode Manual Desain Perkerasan (MDP), metode Analisis Komponen (MAK), dan AASHTO 1993
DESAIN RUANG TERBUKA TAMAN RAMAH ANAK SEKOLAH PAUD MENARA ILMU KABUPATEN GORONTALO
Pengaruh Penyuluhan Tuberkulosis Terhadap Pengetahuan, Sikap, Tindakan Masyarakat di Desa Sibowi Wilayah Kerja Puskesmas Kamaipura
PENDAMPINGAN PEMBUATAN BRIKET CANGKANG KEMIRI PADA MASYARAKAT DESA DULAMAYO SELATAN, KABUPATEN GORONTALO
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produk Olahan Jagung Manis (Zea mays L. Saccharata Sturt) Menjadi Stik Jagung Balado Desa Bontula Gorontalo
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) DI DESA BONTULA KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO
Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Perilaku Masyarakat Tentang Hipertensi di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi
PEMANFAATAN DAUN KANGKUNG MENJADI KERUPUK KANGKUNG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA ILOMANGGA, KECAMATAN TABONGO, KABUPATEN GORONTALO
Reinterpretasi Arsitektur Modern Desain Halte Kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo melalui Simbol Konektivitasdan Estetika Urban
Perilaku Pejalan Kaki terhadap Pemanfaatan Jalur Pedestrian di Kawasan Perdagangan
Health Literacy Gaps in Leptospirosis Prevention: Evidence from an Analysis of Knowledge, Attitudes, Practices, and Perceptions in Limboto Lake, Gorontalo
Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Masyarakat di Desa Sibowi Wilayah Kerja Puskesmas Kamaipura Kabupaten Sigi
MODEL PERCONTOHAN TEMPAT SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI DESA PESISIR TOROSIAJE JAYA
Analysis of transparent and accountable financial management through the Online-Based village financial management system (SISKEUDES) in Pilohayanga Barat village
Sosialisasi Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Desa Marisa Utara
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat Desa Marisa Utara dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan dan tepat guna. Sosialisasi dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan, pengelolaan anggaran desa, serta pemanfaatan sumber daya lokal dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran aktif mereka dalam pembangunan serta terbentuknya komitmen bersama untuk mendukung pembangunan yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.