Logo Universitas Gorontalo
UNIGO Scholar

LP3M Discovery Index
Login
Home Researchers Units Publications Projects IP Outreach Theses Network
UNIGO Katalog Publikasi & Indeks Ilmiah

Find Publications

Search journal articles, conference proceedings, books, and international indexed research outputs.

Topik Populer: Tidal Energy Stunting Reduction Mo'odelo Governance Danau Limboto Circular Bioeconomy
Filter Kombinasi (Fakultas, Program Studi & Tahun)
10 publikasi ditemukan untuk SDG 6: Clean Water and Sanitation
Urutkan:
Filter Aktif: SDG 6 Reset Semua

Blue Economy Potential Through Coastal Business Diversification as a Regional Development Strategy in Kabila Bone Subdistrict

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) doi:https://doi.org/10.56338/ijhess.v8i3.9962

The blue economy provides a development framework that seeks to generate economic value from marine and coastal resources while maintaining social inclusion and ecological sustainability. Kabila Bone Subdistrict in Bone Bolango Regency has substantial coastal potential, particularly in fisheries, marine ecotourism, seafood processing, and small-scale services. However, the utilization of these resources has not been fully optimized because coastal livelihoods remain strongly dependent on capture fisheries, while business innovation, community capacity, capital access, and inter-actor coordination remain limited. This study examines the relationship between blue economy potential and coastal business diversification as a regional development strategy in Kabila Bone Subdistrict and analyzes its implementation through product innovation, community training and empowerment, and multi-stakeholder collaboration. The study employed a qualitative case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation during January–February 2026 and involved eight informants representing the subdistrict government, coastal communities, fishers, local business actors, and marine tourism managers. The findings show that the development of whale shark ecotourism in Botubarani has become a major driver of coastal economic diversification. New activities include tourist boat rental, guiding services, coastal cuisine, souvenirs, seafood processing, and other marine-resource-based microenterprises. These activities have expanded household income opportunities, generated employment, and strengthened local economic resilience. Nevertheless, diversification remains uneven and is concentrated around tourism; seafood processing, aquaculture, and other sectors are still limited. Product innovation is mostly incremental, training programs are not consistently followed by mentoring, and collaboration among government, communities, and businesses remains largely informal. The study concludes that blue economy development can support sustainable regional development when diversification is accompanied by stronger institutional coordination, continuous capacity building, improved access to finance and technology, and more inclusive distribution of economic opportunities.

A Karim, AW Podungge, J Polinggapo, R Hunawa, NA Sahi, D Walahe
Book Chapter 2026 SINTA 2 OA
SDG 1SDG 6SDG 7SDG 8
0 sitasi
1
Artikel Jurnal • 2019 • SINTA 3 •
SDG 16

KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Jurnal Ius Constituendum

Penulis: Muten Nuna, Roy Marthen Moonti
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1652

Abstract

Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Permasalahan yang muncul yaitu Bagaimana Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 dan Bagaimana Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan warga. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan aspirasinya, serta menutup keran tumbuh suburnya praktek politik uang baik di kalangan elit politik maupun di kalangan masyarakat, karena dengan membiarkan politik uang berlangsung, maka tidak hanya berimpilkasi melahirkan politisi yang korup dan mengekang hati nurani masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis.

Kata Kunci

Hak Sosial Politik Partisipasi Demokrasi

Metrics

Metrik dampak akademik terverifikasi
Altmetric
Dimensions
View on PlumX
130
Sitasi Terindeks
Google Scholar
Buka Sumber